LIPUTAN-MALUT.com
NEWS TICKER

Mahasiswa Saketa Desak Bupati Bahrain Pecat Kades Dan BPD

Rabu, 24 Juni 2020 | 4:26 am
Reporter: Zulhaidir Tuahuns
Posted by: LIPUTAN MALUT
Dibaca: 620

HALSEL,Liputan-Malut.com Aliansi Pemuda Dan Mahasiswa Desa Saketa mendesak Kepala Desa Ramli Kiat segera merealisasi pembayaran bantuan langsung tunai (BLT) sesuai janjinya dan mendesak agar transparan dalam mengelola Dana Desa (DD).

“Dokumen APBDes itu bukan Dokumen pribadi Kepala Desa dan BPD saja tapi, itu merupakan dokumen publik yang semestinya dipublikasikan atau disosialisasikan dalam bentuk Baliho,” kata M. Saha saat dikonfirmasi wartawan Liputan Malut via Mesenger Senin, (23/06/2020)

M Saha yang juga koordinator Aliansi Pemuda dan Mahasiswa (APM) itu menjelaskan bahwa, sejauh ini Pemerintah Desa tidak mengindahkan permintaan Mahasiswa untuk duduk bersama atau hearing guna mendengarkan saran, pendapat maupun keberatan Pemuda dan Mahasiswa mengenai keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa (DD) yang disuarakan lewat aksi beberapa hari lalu.

“Kalau Kades dan BPD mau jering maka kami pertanyakan pembangunan gedung PAUD di dusun Loleba, Polindes di dusun marimoi yang dialokasikan lewat DD Tahun 2019 hingga saat ini belum dapat digunakan karena belum selesai, dana pemuda, honor guru PAUD, dan insentif badan syarah juga belum diselesaikan pembayarannya bahkan untuk honor guru PAUD dibayar Kades tidak merata,”tambah Saha

Masih menurut Saha, BPD sebagai lembag pengawasan desa tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menegaskan kepada Pemerintah Desa agar transparan dalam mengelola anggaran DD, bahkan dari tahun 2017 hingga 2019 Pemerintah Desa Saketa juga tidak Musyawarah Desa (MUSDES) maka, aliansi pemuda dan mahasiswa Saketa menduga Pemerintah Desa Saketa dan BPD Desa Saketa melakukan praktek korupsi bersama.

“Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 39 menyebutkan kewajiban Pemerintah Desa terkait pengelolaan keuangan desa adalah menyiapkan akses Infofmasi kepada masyarakat paling sedikit berisi tentang anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes, dilihat dari Permendagri diatas maka Pemerintah Desa dinilai tidak transparan karena jangankan Dokumen APBDes, baliho APBDes saja tidak terlihat,” cetusnya

Semetara itu Koordinator aksi, Sutrisno Usman mengatakan aksi yang dilakukan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Saketa beberapa hari lalu juga mengemukakan bahwa sudah tiga tahun ini, Pemerintah Desa Saketa tidak menyampaikan informasi APBDes melalui Baliho ataw papan Infofmasi tetapi lembaga pengawas Desa diam.

“Jadi, kami meminta kepada Inspektorat untuk melakukan audit atas dugaan penyalagunaan dana desa yang dilakukan Kepala Desa Saketa. Kami juga meminta kepada Bupati Halmahera Selatan memberhentikan Kepala Desa, Ramli Kiat karena ketidak mampuannya dalam mengelola Dana Desa,”pungkasnya (Jul)

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *

© 2020 liputan-malut.com. All Rights Reserved.
Design by Velocity Developer