LIPUTAN-MALUT.com
NEWS TICKER

Dampak Covid 19, Kemenhub Belum Realisasi Usulan Tiga Jembatan di Tikep

Minggu, 19 Juli 2020 | 9:57 am
Reporter: Samaun Alkatiri
Posted by: LIPUTAN MALUT
Dibaca: 795

TIDORE,Liputan-Malut.com- Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia dan khususnya Maluku Utara berdampak terhadap program pembangunan Pemerintah, salah satunya dialami Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tikep, Daud Muhammad dikonfirmasi media ini Sabtu (18/08/2020) kemarin mengatakan Pemkot Tikep melalui Dinas Perhubungan tahun 2020 ini telah mengusulkan rencana pembangunan 3 pelabuhan ke Kementerian Perhubungan dengan total Anggaran senilai Rp. 7,2 milyar diantaranya pelabuhan penyebrangan Fery Galala Sofifi senilai Rp. 2 milyar, pelabuhan Loleo senilai Rp. 4 milyar dan pelabuhan Payahe Kecamatan Oba Rp. 1,2 milyar. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan pasti dari Kemenhub terkait usulan pembangunan tersebut. Padahal, semua dokumen pendukung berupa data fisik terkait pengusulan pembangunan ketiga pelabuhan tersebut telah dilengkapi yakni pelabuhan Fery Galala Rp. 2 milyar, Pelabuhan Loleo Rp. 4 milyar dan pelabuhan Payahe Kecamatan Oba Rp. 1,2 milyar.

“Kalau tidak diperhadapkan dengan Covid 19 tiga titik yang masuk didaratan Oba sudah ada pembangunan pelabuhan dan kemungkinan sudah dinikmati masyarakat, tetapi karena Covid 19 sehinga belum ada kejelasan dari Kemenhub, apakah itu dilanjutkan diakhir perubahan atau diputuskan kami belum dapat kejelasan ,”Jelas Daud

Menurut Daud masing masing pelabuhan yang diusulkan rencana pembangunan memiliki fungsi ganda yakni selain berlabuhnya sped boat juga kapal kapal dibawah 12 GT bisa masuk dipelabuhan tersebut. “Jadi, pelabuhan Loleo dan Payahe memiliki fungsi ganda selain sped boat juga bisa dipakai oleh kapal dibawah 12 GT seperti motor kayu dan lain lain,” ujarnya

Masih lanjut Daut mengatakan pihaknya berharap ada kejelasan dari Kemenhub dan usulan yang telah disampaikan tersebut dapat dikafer oleh Pemerintah Pusat dan bisa terealisasi ditahun 2021 mendatang. “Kami berharap usulan yang telah disampaikan tersebut di follow up oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara ke Pemerintah Pusat dan bisa terealisasi pembangunan ditahun 2021,” harap Daud. (Maun)

Berita Lainnya