TERNATE,Liputan-Malut.com- Masyarakat Desa Posi-posi Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mengeluhkan anggaran Dana Desa (DD) dan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak transparansi kepada masyarakat.
Mantan ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Posi-posi (Himap), Abdillah Halim mengatakan dirinya selaku masyarakat Desa Posi-posi, merasa risih dan menggajal dalam beberapa hal tentang perlakuan Pemerintah Desa ke masyarakat.
“Kades tidak transparansi mengenai DD dan BLT ke masyarakat, kemudian tidak pernah melakukan musyawarah Desa ketika pencairan anggaran Desa senilai Rp. 1 milyar lebih tahun 2020 ,”kata Abdillah ketika di konfirmasi Liputan-Malut, Sabtu (20/6/2020).
Abdillah menuturkan, sejauh ini kades tidak pernah melakukan laporan pertanggung jawaban akhir tahun ke masyarakat, kebijakan kades, Narsun Nurdin lebih besar dari pada hasil musyawarah bersama,
setiap kebijakan yang di ambil tidak pernah menyampaikan ke masyarakat.
“Tidak transparansi terkait BLT yang turun ke masyarakat, karena Pemerintah Desa sampaikan ke masyarakat yang mendapat BLT di Desa Posi-posi hanya 30 orang ternyata petugas yang membawa BLT sampaikan ke masyarakat sebanyak 50 orang lebih,”tambah Abdillah
Sementara itu kades Posi-posi, Nasrun Nurdin mengatakan penerima BLT yang terdata sebenarnya hanya 19 orang tetapi petugas di lapangan mendata sampai 30 orang tetapi yang dapat BLT di lapangan 50 orang lebih.
“Penerimaan BLT itu saya bersama relawan covid-19 dan Kapolsek turun langsung ke lapangan untuk membagikan per KK sebesar Rp 600 ribu,”tandasnya (WB)
