LIPUTAN-MALUT.com
NEWS TICKER

Dinilai Tidak Transparan, Pemdes Mangoli Didemo

Minggu, 17 Mei 2020 | 12:56 pm
Reporter: Rismit Theapon
Posted by: LIPUTAN MALUT
Dibaca: 1098

SANANA,Liputan-Malut.com- Persatuan masyarakat Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten kepulauan Sula (Kepsul) menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor Desa Mangoli Sabtu (16/5/2020) kemarin. Aksi tersebut miminta kejelasalan dari Pemerintah Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah terkait Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) tahun 2019, pembangunan Ruang tunggu, anggaran Penanganan virus Corona, serta bantuan langusung Tuna (BLT).

Kordinator lapangan (Korlap), Chefan Fokatea mengatakan aksi unjuk rasa yang digelar adalah untuk meminta kejelasan pengelolaan DD oleh Pemerintah Desa Mangoli dan ada beberapa persoalan yang menjadi keresahan masyarakat Desa. “Kami adakan aksi untuk meminta kejalasan dari Pemerintah Desa,”tegasnya.

Lanjut Korlap, pihaknya mengkritisi beberapa item kegiatan yang diduga ada kesalahan fatal yakni tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan BUMDES, sejak tahap perencanaan pelaksaan pembangaunan nya, kemudian terkait transparan anggaran penanganan dan pencegahan Covid 19 yang sampai saat ini tidak di ketahui oleh masyarakat Desa secara universal.

Selanjutnya, terkait metode dan proses pendataan untuk bantuan langsung tunai (BLT) yang samapi pada saat ini tidak di ketahui oleh masyarakat Desa secara unversalal dan terkait penggunaan dana untuk belanja masker senilai Rp: 8.000.000 tapi di realisasi oleh pemerintah Desa hanya senilai 7.000.000. serta. Kelima tentang pembangunan fisik (ruang tunggu) dengan menggunakan Dana Desa 2019 yang belum terselesaikan hingga saat ini.

“Dari beberapa keganjalan yang dapat kami rincikan itu maka kami meniali bahwa pemerintah Desa telah lalai dalam tugas dan tanggungjawab untuk melayani masyarakat secara sama dan adil sesuai yang di amanatkan dalam undang-undang Desa NO 6 tahun 2014,”pungkasnya.

Dia menambahkan Pemerintah Desa untuk melakukan transparansi angaran pada 5 Poi tuntutan tersebut. “Kami mememinta Pemerintah Desa tranparansi sial Angaran Bumdes. angaran pencegahan virus Corona Covid-19,serta angaran fisik ruang tunggu,” pinta Korlap.

Terpisah Kaur Kuangan Desa Mangoli, Sudarsono Silia saat dikonfirmasi lewat via Telpon Sabtu (16/5/2020) malam menjelaskan untuk pekerjaan pembangunan pumdes kendalanya ada pada buruh tukang namun prosesnya tetap akan berlanjut hingga selesai.

“Untuk anggaran Bumdes 2019, sebesar 105.000.000 potong pajak 10% sisa 90.500.000 sekian. Pencairannya pada ahir bulan Desember tahun lalu, dan untuk Pelaksanaannya ahir Januari. namun kendalanya ada pda tukang atau org kerja dan Material. Namun prosesnya masih tetap berlanjut sampai pada penggunaannya selesi,” jelas Sudarsono

Dia bilang hal yang sama juga terjadi pada pembangunan R,uang Tunggu yaitu yang menjadi keterlambatan adalah tukang atau orang kerja. seementara material semuanya telah siap.

“Ruang tunggu waktu plaksanaannya sama, Kendalanya ada pada tukang makanya kades desak kaur pembangunan untuk segera mengbil langkah. Makan,nya Kaur Pembangunan mencari tukang yang baru. Sedangkan materialnya sudah siap dan pekerjaan tingkal tutup, plester dan pasang tehel,”terangnya.

Sudarno juga menjeskan angaran untuk mengantisipasi virus Corana Covid-19 Desa Mangoli senilai Rp. 100 juta. Yang dibelajnakan untuk Alat Pelindung Diri (APD) Rp 49.797,000.

“Untuk anggaran penanganan Covid-19 biaya darurat Rp. 100 juta. Dan sementara yan sudah dibelanjakan Rp. 49,797,000 yang di dalamnya belenja Alat Pelindung Diri (APD) yaitu yaitu Belanja masker, cairan disifektan, masker, pembuatan posko, operasional relawan dan lain- lain belum lagi pajaknya,” jelasnya

Lanjutnya semantara untuk anggaran masker awalnya untuk posko saja dengan Jumlah masker 235 buah x Rp.15.000 = Rp 3.525.000, ini untuk warga Desa yang keluar yang bepergian keluar Desa maka diberikan.

“Namun atas desakan masyarakat untuk semua rumah harus diberikan maka Kades mengambil kebijakan penambahan sekitar 8 juta. Dengan catatan nantinya pada perubahan Anggran Pendapatan Belanja Desa APBDes,”pungkasnya.

Sudarsono juga mengatakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) pihaknya masi berkoordinasi Deangan Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kepsul dan kendalanya pada data penerima bantuan Sosial lainnya dan mekanisme dari pihak terkait dalam hal ini Dinsos dan PMD, takutnya jangan sampai nama yang kita ambil data penerimanya ganda degan data penerima Bansos lain.

“Alhmdulillah tadi sudah ada pertemuan langsung dari kedua dinas tersebut maka beberapa hari kedepan sambil menunggu data dari Dinsos kemudiam kita buat musyawarah untuk falidasi penetapan data nama-nama penerima selelanjutnya akan dibagikan,” tutupnya. (rt)

Berita Lainnya