JAKARTA,Liputan-Malut.com– Bupati Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Hi. Usman Sidik terus melakukan lobi Pemerintah Pusat, kali ini orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan didampingi Kepala Balitbangda, Muhammad Tharim dan Kadis Pertanian, Agus Heriyawan menemui Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
Pertemuan Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik dengan Menteri Pertanian didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen), Dirjen Perkebunan, Dirjen PSP, Dirjen TPH, dandirjen PKH ( lengkap esselon 1 nya) .
Kadis Pertanian, Agus Heriyawan kepada Redaksi Liputan Malut mengatakan, pertemuan Bupati dan Menteri Pertanian itu membahas 3 program Strategis Nasional kementan yakni Pemanfaatan KUR, Gratiek ( gerakan tiga kali ekspor) dan Kostratani ( komando strategis pembangunan pertanian), karena itu maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pertanian akan melakukan sejumlah program di Kabupaten Halmahera Selatan.
“Program tersebut adalah, kredit petani Agar petani dapat melakukan Kredit usaha rakyat/petani. Kemudian, peningkatan Produksi Pertanian, perkebunan dan peternakan, melalui GASAK Pekebun (gerakan peningkatan produksi komoditas perkebunan ) melalui Kegiatan pembuatan irigasi air tanah dalam sumur bor pada sentra-sentra perkebunan rakyat, pembuatan jalan produksi perkebunan,”ujarnya
Lebih lanjut Agus menjelaskan, GASAK Petani atau gerakan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura itu berupa Pembuatan jalan Tani, embung, RJIT, pengadaan Alsintan ( alat mesin pertanian) irigasi air tanah dangkal pada sentra-sentra tanaman pangan dan hortikultura, lalu GASAK Peternak ( gerakan peningkatan produksi komoditas peternakan), pembuatan Puskeswan, rehabilitasi Puskeswan, pengadaan sarana prasarana Puskeswan , sikomandan ( sapi kerbau andalan nasional).
“Itu dilakukan dengan penanggulangan dan Mengatasi dampak perubahan Iklim atau DPI kegiatan pengendalian organisasi pengganggu tanaman (OPT), pertanian dan perkebunan serta penyakit ternak. Kemudian, KOSTRATANI melalui rehabilitasi , sarana prasarana pendukung penyuluhan kantor BPP ( balai penyuluh pertanian) dan pelatihan tematik, penguatan kelembagaan petani. Jadi, Menteri mengintruksikan kepada Pak Bupati agar segera melakukan kegiatan pertanian berbasis kawasan dgn tidak menafikan kearifan lokal untuk kesejahteraan petani dan Pak Bupati setuju segera ditindaklanjuti,”pungkasnya (Red)
