SOFIFI,Liputan-Malut.com- Lembaga Forum Masyarakat Pemerhati (Fomahati) Sofifi meminta Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk membedakan Bantuan Covid 19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar proses penyaluran nya secara merata.
Kepada wartawan Liputan-Malut.com, Ketua Fomahati Sofifi, Abdullah M. Naser menjelaskan bahwa masyarakat perlu membedakan antara bantuan covid 19 dan BLT. Sebab, bantuan langsung Tunai (BLT) di berikan kepada masyarakat yang telah di programkan sejak presiden SBY dan di lanjutkan oleh presiden Jokowi. Sementara bantuan covid 19 adalah kebijakan yang bersifat situasional.
“Itu artinya bahwa kebijakan bantuan ini oleh Pemerintah karena adanya keadaan darurat yang dialami masyarakat akibat dampak wabah covid 19 yang membuat sistem sosial ekonomi negara dalam situasi tidak normal,”tandasnya
Menurutnya, penerima BLT bukan prioritas utama, mereka adalah prioritas kedua. Sebab, prioritas utama penerima bantuan covid 19 adalah masyarakat yang terdampak covid 19 yaitu semua nelayan, petani, pedagang kecil, ojek, sopir dan juga masyarakat yang hidupnya hanya mengandalkan pendapatan harian bukan gaji bulanan”ujarnya
Keinginan Fomahati Sofifi agar Pemerintah daerah perlu melakukan pendataan kembali untuk masyarakat terdampak, sehingga bisa di bedakan antara Data Masyarakat Terdampak covid 19 dan BLT.
“Data yang di sampaikan Sekretaris Kota Tidore (Sekot) tentang penerima covid 19 sebanyak 18. 631 Kk perlu di validasi ulang, karena Kota Tidore Kepulauan yang jumlah KK nya kurang lebih 39.000 maka data penerima yang di sampaikan sekot di atas di anggap masih terlalu kecil.”tandasnya
Ketua Fomahati Sofifi berharap agar tim gugus Tidore Kepulauan harus transparansi soal anggaran covid 19 di Tidore. “Asas transparasi dan akuntabilitas pubilc sumber bantuan dan tahapan penyaluran,harus juga di sampaikan ke pulic”tutupnya (Iswadi)
