LIPUTAN-MALUT.com
NEWS TICKER

Mendukung Langkah Bupati Usman Sidik, Pemprov Diminta Lepas Sejumlah Ruas Jalan Di Halsel ke BPJN XV Malut

Kamis, 17 Juni 2021 | 5:46 am
Reporter: Pemred
Posted by: LIPUTAN MALUT
Dibaca: 1736

TERNATE,Liputan-Malut.com- Pembangunan jalan lingkar pulau Obi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur demi perkembangan wilayah serta mobilitas dan aksesibilitas bagi masyarakat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan mendapat tanggapan positif dari pihak ketiga. 

Juru Bicara PT. Tamael Group, Arsyad Sangaji mengatakan, pihaknya sangat setuju dengan pernyataan Bupati Halsel Hi. Usman Sidik bahwa masyarakat Obi harus mendukung pembangunan jalan lingkar pulau Obi. Sebab, selama ini jalan Nasional di Obi belum di bangun, nanti di Pemerintahan Bupati, Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba baru program pembangunan jalan bisa terlaksana.

“Jadi, kami berharap Pemerintah Daerah Provinsi Malut (Pemprov) juga harus ihlas memberikan kewenangan untuk Kabupaten/Kota di Malut contoh Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yang begitu luas wilayahnya tapi ruas jalan Nasional cuman Babang-Labuha sepanjang 16 KM lebih dan Saketa- Matutin,”tandasnya

Lanjut pria yang biasa disapa Chaken ini mengatakan, mestinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) melepaskan ruas jalan itu ke Balai Jalan Nasional (BPJN XV Malut). Sebab, kalau berharap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sangat sulit untuk menyelesaikan pembangunan jalan lingkar Obi. Sebab, pembangunan jalan itu adalah perintah Peraturan Presiden (Perpres) No 20 tentang percepatan pembangunan kawasan industri Halmahera Selatan dimana kegiatan tersebut masuk dalam program strategis Nasional (PSN).

“Untuk itu kami berharap Bupati Halsel berkordinasi dengan Gubernur Malut agar bisa mengusulkan lagi jalan lingkar pulau Bacan, Mandioli-Kasiruta, Makian-Kayoa serta Gane Barat Utara perbatasan dengan Kota Tidore. Saya yakin ini semua bisa dilakukan oleh Bupati Halsel Usman Sidik karena kemampuan melakukan loby dan komunikasi baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat,”pungkasnya (Red)

Berita Lainnya