HALUT, Liputan-Malut.com –Â Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) menggelar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 bersama Forum Lintas Perangkat Daerah di Greenland Hotel desa Gura Kecamatan Tobelo, Kamis (10/04/2025).
Kegiatan ini dihadiri Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si, Sekretaris Daerah, Drs. E.J. Papilaya, MTP, para asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD, para Camat dan para Kasubag Perencanaan, menjadi moment terindah dalam perjalanan hidup dan kepemimpinan Bupati Halut, Piet Hein Babua, karena bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke 62.
Ketua Panitia, Gina P. M Luhulima dalam laporannya mengatakan bahwa forum perangkat daerah merupakan Forum Sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah
Forum Lintas Perangkat Daerah juga merupakan ajang untuk menyelaraskan rencana baik yang dilakukan melalui Musrenbang kecamatan, hasil reses berdasarkan Pokok Pikiran Dewan maupun melalui hasil evaluasi target dan capaian perangkat Daerah tahun sebelumnya yang termuat dalam Renja Perangkat Daerah .
“forum ini diharapkan memberikan kontribusi dan solusi atas permasalahan yang timbul, kemudian menjadi bahan acuan untuk menyempurnakan dokumen Rencana Kerja,” ucapnya.
Sementara, Bupati Halut, Piet Hein Babua dalam sambutannya mengucapkan banyak terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada petugas damkar, TNI-Polri, PDAM Tobelo dan tim Rescue PT NHM yang sudah bekerja keras, memadamkan api saat terjadi kebakaran sehingga semuanya bisa teratasi.
Bupati juga mengatakan bahwa Forum Lintas Perangkat Daerah merupakan amanat UU No. 24 tahun 2005 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang.mengatur secara teknis mulai dari pemerintah yang tinggi sampai yang terendah. Ia juga meminta keseriusan dari semua pimpinan SKPD dan perangkatnya agar jangan hanya tahu suruh anak buah sehingga tidak tahu tentang apa yang disusun.
“Saya ingatkan, bahwa Pimpinan SKPD jangan hanya tahu menyuruh Kasubag untuk buat program dan saat ditanya, bukan Pimpinan yang jelaskan tetapi Kasubag Program yang jelaskan. Rubah pola pikir ini karena pada dasarnya, Pimpinan SKPD yang ambil keputusan,,” tegasnya.
Karena itu, lanjut Bupati mengatakan harus secara cermat program yang direncanakan merupakan hasil diskusi bersama, bukan diskusi pimpinan, kasubag perencanaan dan bendahara. Sebab selama ini ada kesan bahwa program itu hanya diketahui oleh 3 orang”, tambahnya.
Mantan Sekda Halut ini juga menegaskan bahwa di tahun 2025 ini ada instruksi dari Presiden untuk efesiensi. Jadi program-program untuk perjalanan dinas, study banding, study referensi dan kegiatan sejenisnya harus dipikirkan secara matang.
“Saya sudah perintahkan Kepala Bappeda agar saat menyusun program, harus ada sinkronisasi dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sehingga program yang disusun dapat menjadi perhatian mereka. Selain itu kami tegaskan jangan ada deal-deal dengan siapapun dalam pelaksanaan program, belajar dan siapkan diri anda ,karena kedudukan anda sebagai pejabat eselon II, sama dengan DPRD.” tegas Bupati.
Bupati juga menambahkan bahwa negeri kita rusak karena ada kesepakatan atau deal- deal di luar sistem pemerintah dan kami harap hal itu jangan dilakukan. Jangan kebijakan lebih besar dari pada aturan. (**)
